Kutakita – Sebelum Sumatera Utara terbentuk, propinsi ini terlebih dulu dibagi dengan 2 Keresidenan yaitu Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli. Kekuasaan pemerintah pribumi di Sumatera Timur berbeda dengan Keresidenan Tapanuli. Di Tapanuli daerahnya diperintah oleh Kepala Kampung dan Kepala Nageri yang digelari Raja namun tidak berhubungan dengan perjanjian tanah untuk perkebunan dan penanaman modal-modal asing. Sementara di Sumatera Timur berdiri banyak Kerajaan atau Kesultanan yang mempunyai wilayah luas dan kekuatan politik di wilayahnya. Yang ketika itu berhubungan dengan Belanda dalam suatu perjanjian.
Wilayah Sumatera Timur terdiri dari 3 wilayah ulayat kesukuan yaitu Melayu, Karo dan Simalungun. Tatanan Kesultanan atau Kerajaan di Sumatera Timur mempunyai kekuatan politik monarki dalam memerintah wilayahnya. Di zaman Belanda kekuatan politik Monarki ini semakin kuat saat Belanda membuat perjanjian dengan Raja-Raja lokal untuk mengeruk hasil alam di Sumatera Timur. Belanda menyebut kerajaan-kerajaan itu Inlands Zelfbestuur (Swaparaja Bumiputra).
Kesultanan Melayu di Sumatera Timur diperintah oleh seorang Raja bergelar Sultan. Kesultanan itu adalah :
Kesultanan Deli
Kesultanan Langkat
Kesultanan Serdang
Kesultanan Asahan
Kesultanan Bilah
kesultanan Panai
Kesultanan Kualuh – Leidong
Kesultanan Kota Pinang
.
Kerajaan Karo diperintah oleh seorang raja bernama Sibayak. Sibayak membawahi raja-raja kampung yang bergelar Raja Urung dan Pengulu Kuta. Wilayah Tanah Karo dibagi menjadi 5 Kerajaan yaitu :
Kerajaan Lingga, dengan Sibayak bermerga Karo-Karo Sinulingga
Kerajaan Barus Jahe, dengan Sibayak bermerga Karo-Karo Barus
Kerajaan Suka, dengan Sibayak bermerga Ginting Suka
Kerajaan Sarinembah, dengan Sibayak bermerga Sembiring Meliala
Kerajaaan Kuta Buluh, dengan Sibayak bermerga Perangin-angin Kuta Buluh
.
Kerajaan Simalungun diperintah seorang bergelar raja. Wilayah Simalungun dibagi 7 kerajaan yaitu :
Kerajaan Siantar, dengan Raja bermarga Damanik Bariba
Kerajaan Raya, dengan Raja bermarga Saragih Garingging
Kerajaan Pane, dengan Raja bermarga Purba Dasuha
Kerajaan Purba, dengan Raja bermarga Purba Pakpak
Kerajaan Silimakuta, dengan Raja bermarga Purba Girsang
Kerajaan Tanoh Jawa, dengan Raja bermarga Sinaga Dadihoyong
Kerajaan Dolok Silau, dengan Raja bermarga Purba Tambak
Kedudukan semua kerajaan yang berkembang di zaman Belanda mulai kehilangan kekuasaannya di zaman pendudukan Jepang, karena pada waktu itu Jepang mencabut hak istimewa Raja atas tanah dan menyerahkannya pada buruh.
Setelah Jepang kalah dan Belanda datang kembali dengan memboncengi Sekutu ke kota Medan. Kehadiran Belanda yang disambut sukacita oleh para petinggi Kerajaan berakibat fatal. Mereka dianggap tidak mendukung kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan ketika itu. Revolusi sosial 3 Maret 1946 di Sumatera Timur tidak terelakkan. Penangkapan dan pembunuhan keluarga Sultan dan Raja-raja menjadi masa paling suram ketika itu. Peristiwa ini menjadi awal keruntuhan kekuasaan seluruh Kerajaan di Sumatera Timur yang dianggap sebagai kaum feodal.
Ditulis oleh Joey Bangun
SUMBER SEJARAH
Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur – Tengku Luckman
Sinar Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara – Forum Komunikasi Ex Sub Teritorium VII Komando Sumatera
Video bisa disaksikan disini
